Sistem PT Pemilu Mundur ke Era Soeharto

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menilai wacana penyederhanaan parpol dengan instrumen Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas kursi DPR bukanlah solusi yang efektif.

"Wacana yang muncul sekarang ini, penyederhanaan parpol melalui instrumen PTmerupakan wacana yang keliru. Apalagi sampai 5 persen seperti yang diusulkan Oleh teman-teman PDIP dan Golkar, ini tujuannya apa sih sebenarnya," ucap sekretaris fraksi PKB, di kantor DPP PKB, Muhamad Hanif Dhakiri, Minggu (3/07/2011).

Menurut Hanif, jika tujuan akhir dari sistem itu hanya untuk penyederhanaan parpol, lebih baik mengikuti kebijakan Pak Harto di masa orde lama. "Bunuh (dibubarkan) saja semua parpol, sisakan dua saja sebagai parpol kontestan pemilu,"tegasnya.

Sebab, penyederhanaan parpol melalui instrumen itu hanyalah bagian dari persoalan UU pemilu yang harus dievaluasi. Hanya saja, yang tak kalah pentingnya adalah mendesain pemilu yang adil, yang baik, atau melihat instrumen lainnya seperti asas proporsionalitas dan Representasi politik atau keterwakilan.

"Semestinya itu yang menjadi prioritas dalam evaluasi sistem penyelenggaran pemilu. Karena, hal tersebut cukup berpengaruh dalam membawa aspirasi rakyat kepada setiap anggota DPR yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasinya," bebernya. [lal]




sumber